Terima Delegasi KNHTN IX, Waka MPR Dorong Penguatan Demokrasi Negara Hukum

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menerima delegasi Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX yang diselenggarakan PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan tema "Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi". Pertemuan ini bertujuan sebagai ruang dialog antara MPR, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Lestari menekankan pentingnya memperkuat tradisi pemikiran kritis dan tanggung jawab bersama dalam mengawal perjalanan konstitusi, sekaligus mengajak masyarakat memberikan masukan terhadap pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui laman resmi mpr.go.id.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan peserta KNHTN IX menyampaikan rekomendasi dari lima kelompok pembahasan. Di bidang kepartaian, peserta mendorong demokratisasi internal, kaderisasi berbasis kemampuan dan integritas, serta transparansi pengelolaan organisasi dan keuangan partai. Untuk pemilu, rekomendasi mencakup pembaruan kerangka hukum, kejelasan transisi keserentakan, penguatan keterwakilan perempuan secara substantif, penggunaan teknologi yang mendukung prinsip pemilu, transparansi dana kampanye, dan penataan kelembagaan penyelenggara. Di bidang regulasi dan kelembagaan negara, peserta menyoroti partisipasi publik yang bermakna, evaluasi regulasi berbasis bukti, penguatan mekanisme pengawasan, dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga.

Di bidang kekuasaan kehakiman, peserta menekankan perlunya penguatan kemandirian yudisial, administratif, keuangan, dan sumber daya manusia, sekaligus reformasi peradilan militer dan keterbukaan proses pengujian peraturan. Rekomendasi ekonomi dan lingkungan menempatkan kesejahteraan rakyat, demokrasi ekonomi, dan kelestarian ekosistem sebagai tujuan yang saling berkaitan, termasuk perlindungan ruang hidup masyarakat adat, tanggung jawab korporasi, dan pencegahan pemiskinan struktural. Direktur PUSaKO Charles Simabura menyerahkan dokumen rekomendasi secara simbolis kepada Lestari Moerdijat, sementara Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari menyampaikan apresiasi dan menyatakan bahwa sejumlah materi penting perlu didiskusikan lebih lanjut, khususnya terkait rancangan substansi PPHN.