Terungkap! Begini Cara Bappenas Rancang Kebijakan Buat Daerah

Kementerian PPN/Bappenas merancang kebijakan pembangunan daerah berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Eka Chandra Buana, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menggunakan pendekatan seragam atau 'one size fits all'.

Eka menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan setempat. Sebagai contoh, Jawa yang sudah memiliki 30% share industri dapat fokus pada pengembangan industri, sementara Papua lebih perlu mengutamakan pendidikan dan kesehatan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat relevan dengan realitas lapangan di tiap wilayah.

Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga merata ke daerah. Bappenas memberikan dukungan melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional yang diturunkan ke level daerah, sementara Kemendagri bertanggung jawab mengatasi peraturan yang menghambat pertumbuhan lokal.