TNI Ungkap Ada 44.677 Hektare Tanah Bermasalah saat Bahas RUU Reforma Agraria

TNI mengungkapkan terdapat 44.677 hektare aset tanah bermasalah dari total 369.971 hektare aset Barang Milik Negara (BMN) milik TNI. Dari jumlah tersebut, 133.619 hektare telah bersertifikat, sementara 191.657 hektare belum. Hingga Agustus 2026, tercatat ada 452 kasus pertanahan di bidang pertahanan yang mayoritas dipicu oleh ketiadaan sertifikat.

Dalam pembahasan RUU Reforma Agraria, TNI mengusulkan agar tanah yang sah dan diperlukan untuk pertahanan negara dikecualikan dari objek reforma agraria melalui verifikasi lintas lembaga. TNI juga mendorong mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas melalui mediasi dan instrumen hukum yang adil, termasuk pemberian ganti rugi layak. Langkah tindak lanjut mencakup pembentukan tim verifikasi terpadu dan percepatan sertifikasi aset pertahanan.