Reforma Agraria di Cianjur: 980 Hektar Lahan Sengketa Sudah Digarap Warga dan Jadi Nilai Ekonomi

Pemerintah melalui Badan Bank Tanah telah menyelesaikan sengketa lahan sebesar 980 hektar di Batulawang, Cianjur, Jawa Barat, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber konflik antara PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) dan warga lokal. Lahan tersebut, yang berada di bawah pengelolaan Badan Bank Tanah setelah pelepasan hak dari pemegang HGU, kini mulai dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan pertanian dan peternakan, seperti menanam jagung, beternak ayam dan kambing, hingga mengembangkan kebun kopi. Program ini merupakan bagian dari reforma agraria yang bertujuan memberikan akses masyarakat terhadap lahan produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

Dari total 980 hektar lahan yang dialokasikan, sekitar 200 hektar telah dimanfaatkan oleh warga, dengan 1.927 kepala keluarga tercatat sebagai penerima manfaat. Namun, pendataan masih berlangsung karena banyaknya warga yang belum terdaftar, sebagian karena proses sosialisasi yang membutuhkan waktu hingga dua tahun. Pemerintah daerah turut terlibat dalam pelaksanaan program ini, termasuk melalui peran Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat kabupaten.

Warga penerima manfaat tidak langsung mendapatkan hak milik atas lahan, melainkan hak pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah selama 10 tahun. Skema ini bertujuan mencegah lahan diselundupi atau diperjualbelikan sebelum benar-benar dikelola secara produktif. Jika lahan berhasil dikelola optimal selama periode evaluasi, hak pakai dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebaliknya, jika lahan tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan, hak tersebut dapat dicabut dan dialihkan kepada penerima lain.