Transaksi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Melonjak 69,5 Persen

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan pada penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Pada triwulan II 2026, nilai transaksi KKI mencapai Rp147,8 miliar, melonjak 69,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp87,2 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adopsi yang meluas di lingkungan birokrasi.

Saat ini, 59 kementerian atau lembaga (K/L) atau sekitar 60 persen dari total telah aktif bertransaksi menggunakan KKI. Di tingkat daerah, 296 pemerintah daerah (pemda) atau 54 persen dari total juga telah mengimplementasikannya. Untuk terus mendorong penggunaan, BI berencana memperkuat fitur online payment melalui integrasi dengan marketplace potensial serta E-Katalog LKPP.

KKI memiliki keunggulan karena seluruh pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional. Awalnya diperuntukkan bagi satuan kerja pemerintah, kini KKI telah bertransformasi untuk masyarakat umum dan korporasi. Pada tahap awal, yaitu 17 Agustus 2026, KKI diterbitkan dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi QRIS, dengan tujuh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) first mover sebagai penerbit dan Bank Syariah Indonesia sebagai next mover untuk layanan syariah. Pengembangan akan dilakukan bertahap, termasuk transaksi online dan kartu fisik.