Volume Perdagangan Karbon Masih Rendah, Pemerintah Lakukan Jurus Ini

Perdagangan karbon di Indonesia menghadapi tantangan rendahnya volume transaksi meskipun infrastruktur dan regulasi sudah tersedia. Hingga saat ini, baru tercatat 3,1 juta ton CO2 ekuivalen yang diperdagangkan di Bursa Karbon, mayoritas dari proyek berbasis teknologi seperti efisiensi energi dan energi baru terbarukan (EBT), sementara proyek berbasis alam belum ada. Harga kredit karbon dari efisiensi energi sekitar Rp58.000 per ton, sedangkan dari proyek EBT mencapai Rp144.000 per ton, namun nilai ini belum mencerminkan biaya sesungguhnya untuk dekarbonisasi. Di sisi lain, terdapat 47 proyek dalam pipeline dengan potensi emisi tahunan 4,6 juta ton CO2 ekuivalen.

Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan perdagangan karbon. Terdapat proyek dengan potensi 48,8 juta ton CO2 ekuivalen yang terdaftar dalam standar internasional, serta 800 ribu ton dari Gold Standard dan 26 proyek eks skema CDM yang akan ditransisikan ke mekanisme Paris Agreement. Proyek potensial lain meliputi carbon capture and storage di Lapangan Abadi Masela (4 juta ton/tahun), implementasi biodiesel B50 (44-47 juta ton/tahun), dan pengembangan PLTS 103 GW (140 juta ton/tahun). Pengelolaan limbah, pengurangan diesel, rehabilitasi hutan, dan restorasi gambut juga menjadi sumber pasokan unit karbon jangka panjang.

Peningkatan likuiditas pasar karbon tidak hanya bergantung pada bertambahnya proyek, tetapi juga memerlukan implementasi perdagangan karbon yang solid. Upaya yang diperlukan meliputi penguatan skema voluntary carbon market dan penerapan mekanisme Pasal 6 Perjanjian Paris untuk meningkatkan permintaan, harga, dan volume transaksi karbon nasional.