Wamendagri Dorong Percepatan Pendataan Warga Terdampak Konflik Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya untuk segera menyelesaikan verifikasi dan pendataan warga terdampak konflik sosial di Papua. Hal ini dilakukan agar hak masyarakat, termasuk bantuan dan santunan jiwa dari Kementerian Sosial, dapat segera disalurkan kepada para korban. Ribka menekankan pentingnya data akurat untuk memastikan gambaran lengkap dampak konflik dan menentukan kebutuhan pemulihan di lapangan.

Berdasarkan laporan daerah, konflik tersebut menyebabkan kerusakan 300 rumah warga, satu gereja, tiga gedung sekolah dasar, dua unit PAUD, dan satu jembatan gantung terputus. Akibatnya, ribuan warga sempat mengungsi. Untuk mendukung proses rekonstruksi dan pemulihan infrastruktur sosial, koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan.

Rapat koordinasi pascakonflik ini dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago dan dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Bupati Jayawijaya Athenius Murip, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara virtual. Ribka mengapresiasi dukungan yang diberikan dan berharap sinergi antar lembaga terus diperkuat untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat terdampak.