Warga Jambi Ngadu soal Konflik Lahan 25 Tahun, BAM DPR Janji Investigasi

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menerima aduan warga Desa Sungai Bungur, Jambi, terkait konflik lahan yang telah berlangsung sejak 2002. Konflik ini melibatkan perbedaan luas lahan antara Izin Usaha Perkebunan (IUP) PHL sebesar 7.115 hektare dan Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan BPN Jambi sebesar sekitar 3.257 hektare, dengan selisih hampir 4.000 hektare. Warga mengaku bahwa lahan eks-Katol dikelola oleh PHL tanpa sepengetahuan masyarakat setempat.

Audiensi dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026). Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menyatakan bahwa kasus ini sudah berjalan selama 25 tahun tanpa penyelesaian yang adil. Ia menekankan bahwa lahan seluas 1.500 hektare yang seharusnya dialokasikan untuk program land reform harus ditanggung jawabkan oleh negara.

BAM DPR berkomitmen untuk menyelesaikan konflik ini melalui investigasi lapangan. Wakil Ketua BAM Panggah Susanto menyatakan bahwa timnya akan segera melakukan kunjungan ke Jambi untuk melakukan investigasi dan mediasi dengan melibatkan semua pihak terkait.