DPR Dorong Reforma Agraria Berpihak pada Keadilan Rakyat

Badan Aspirasi Masyarakat (BAMS) DPR RI mendesak penyelesaian konflik agraria di Sungai Bungur, Jambi, yang telah berlangsung 25 tahun. Konflik ini berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan land reform seluas 1.500 hektare oleh perusahaan kelapa sawit swasta. Lahan tersebut seharusnya dialokasikan untuk program reforma agraria guna kesejahteraan masyarakat setempat. Wakil Ketua BAMS DPR RI, Adian Napitupulu dari Fraksi PDIP, menyatakan legislatif tidak akan tinggal diam dan akan melakukan investigasi serta mediasi langsung di lapangan. Pihaknya menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab atas keputusan yang mempengaruhi hak-hak rakyat, terutama mengingat kasus ini telah berjalan sepanjang seperempat abad tanpa solusi yang memuaskan. Akibatnya, hak-hak ribuan kepala keluarga terancam selama puluhan tahun akibat ketidakpastian lahan yang belum selesai. BAMS DPR RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat dan segera turun ke Jambi untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut.