BPS-OJK Umumkan Indeks Literasi dan Keuangan Masyarakat Meningkat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, naik dari 66,64 persen pada 2025. Indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen, naik dari 92,74 persen pada 2025. Kedua indeks ini juga telah melampaui target RPJMN 2025–2029.

Survei ini dilakukan di 38 provinsi dan seluruh 514 kabupaten/kota dengan 75.000 responden berusia 15–79 tahun. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antarprovinsi. Tiga provinsi dengan indeks literasi tertinggi adalah DKI Jakarta (84,01%), Kalimantan Selatan (79,69%), dan Bali (78,77%). Untatap provinsi dengan inklusi tertinggi adalah DKI Jakarta (99,74%), DI Yogyakarta (98,74%), dan Kepulauan Riau (98,43%).

Berdasarkan karakteristik demografi, kelompok dengan pendidikan tinggi, pekerjaan profesional, dan usia produktif (26–35 tahun) memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan tertinggi. Sebaliknya, kelompok dengan pendidikan rendah, pekerjaan petani/nelayan, dan usia muda atau tua memiliki indeks terendah. Analisis juga mengungkapkan bahwa 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS, sehingga menjadi prioritas utama program literasi ke depan.