Bukan Ditangkap, Ini Pandangan Sherly Tjoanda Agar Staf Daerah 'Nurut' dan Bersih

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan perubahan paradigma pengawasan pemerintahan pada 2026, yang tidak lagi mengedepankan jumlah temuan audit sebagai ukuran keberhasilan, melainkan kemampuan mencegah kesalahan melalui sistem yang efisien. Dalam rapat koordinasi APIP dan APH, ia menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan dengan pagar jelas untuk mencegah kesalahan administrasi, pembengkakan harga, dan penyalahgunaan kewenangan. Visinya adalah mencapai pemerintahan yang benar-benar bersih dengan mengurangi ruang bagi praktik korupsi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. Pada 2025, skor MCP SP mencapai 90 dan masuk zona hijau, sementara skor SPI masih berada di angka 60. Untuk 2026, target adalah menjaga skor MCP SP di atas 90 dan meningkatkan skor SPI. APBD 2026 diproyeksikan naik dari Rp2,8 triliun menjadi sekitar Rp3,2 triliun, dan untuk 2027, pendapatan dan belanja ditargetkan masing-masing mencapai Rp3,4 triliun dan Rp3,9 triliun.

Rapat koordinasi ini juga mengusung tema "Sinergitas APIP dan APH dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih Bebas Korupsi". Kegiatan tersebut mencakup penandatanganan Deklarasi Maluku Utara Berintegritas dan Bebas Korupsi serta Pakta Integritas oleh OPD berisiko tinggi. Sherly menekankan pentingnya sinergi antara APIP, pemerintah, dan APH untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.