Digitalisasi Bansos Bisa Pangkas Kebocoran, tapi Data Harus Akurat

Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) langsung ke rekening penerima mulai kuartal I-2027. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran bansos. Menurut Rizal Taufikurrahman dari Pusat Makroekonomi Indef, digitalisasi bansos efektif hanya jika didukung data penerima yang akurat. Ia menekankan pentingnya memperbaiki kualitas data, termasuk NIK, pekerjaan, aset, kondisi rumah tangga, pendapatan, dan validitas rekening. Karena kondisi ekonomi rumah tangga cepat berubah, basis data bansos harus menjadi "living database" yang terus diperbarui dan diverifikasi.

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, mencatat lebih dari 50 persen penyalangan bansos tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat sistem dan data acuannya mulai Oktober 2026. Target awal uji coba adalah 50 juta warga termiskin di desil 1-5 yang akan menerima bansos langsung ke rekening mereka. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat memiliki rekening bank dan beralih ke transaksi tanpa tunai.

Dengan sistem digital, pemerintah berharap dapat mengurangi praktik korupsi dalam penyaluran bansos. Seluruh proses yang dilakukan secara digital membuat lebih sulit bagi oknum untuk menyimpan uang hasil korupsi ke dalam rekening bank karena harus ada dokumentasi transaksi yang jelas.