DJP Kemenkeu Buka Suara soal Kabar Data Pajak Bocor

Direktorat Jenderat Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah adanya kebocoran data pajak yang beredar di media sosial. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dan validasi internal menunjukkan informasi tersebut tidak benar. Struktur data yang beredar mengandung atribut yang tidak pernah disimpan dalam sistem basis data DJP, dan contoh data juga menampilkan user serta password dalam bentuk plain text, yang menunjukkan data tersebut bukan berasal dari database DJP. Inge menekankan bahwa perlindungan dan kerahasiaan data wajib pajak merupakan prioritas utama bagi DJP. Pihaknya mengacu pada standar keamanan informasi yang berlaku dan menerapkan pengamanan secara berlapis. DJP juga mengimbau wajib pajak untuk tetap tenang, menjaga kerahasiaan data pribadi, mengaktifkan autentikasi dua langkah pada Coretax DJP, serta mewaspadai tautan, pesan, atau permintaan informasi yang mengatasnamakan DJP. Akun media sosial X bernama @DailyDarkWeb sebelumnya mengklaim bahwa sejumlah data dari DJP telah bocor, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat email, nomor telepon, password, user ID, peran akun, alamat IP, dan informasi login terakhir. Selain data dari DJP, akun tersebut juga menyebut adanya kebocoran data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait profil pekerja, peserta pelatihan, domisili, dan data terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyatakan akan memeriksa dugaan kebocoran data tersebut.