DPR Sentil Vale dan Perusahaan Tambang, CSR Dinilai Tak Sinkron dengan Kebutuhan Daerah

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, meminta PT Vale Indonesia Tbk dan perusahaan tambang lain untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Menurutnya, program CSR perusahaan saat ini masih disusun berdasarkan agenda tahunan dari kantor pusat, belum sinkron dengan kebutuhan lokal. Syarif menekankan pentingnya pendekatan bottom-up agar manfaat industri pertambangan lebih terasa bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan, di mana daerah penghasil mendapatkan porsi lebih kecil dibandingkan daerah pengelola. Hal ini, menurutnya, berpotensi memicu konflik sosial, terutama di wilayah seperti Sulawesi Tengah yang menjadi lokasi operasi PT Vale dan berdekatan dengan wilayah yang pernah mengalami konflik horizontal seperti Poso.