KPK Diminta Transparan Soal Penanganan Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Pengamat kebijakan publik Prof. Dr. Trubus Rahardiansah meminta KPK memberikan penjelasan terbuka terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK senilai Rp 28,38 miliar yang melibatkan dua anggota DPR RI, Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra). Kedua tersangka ditetapkan pada 7 Agustus 2026 namun hingga kini belum dilakukan penahanan dan tidak ada perkembangan proses hukum yang jelas. Trubus menyatakan kasus terkatung-katung, menuding KPK menindaklanjuti korupsi pejabat publik dengan cara yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel. Penundaan penahanan dan proses hukum dapat menimbulkan persepsi publik bahwa KPK tidak berani menyentuh tokong politik, yang berpotensi merusak citra institusi DPR, BI, maupun KPK itu sendiri. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik untuk menjaga akuntabilitas lembaga-lembaga negara.