Dua Tahun Prabowo: Pelaku Usaha Khawatir Penegakan Hukum Bergeser ke 'Power Based'

Katalis Institute melakukan survei terhadap 12 pelaku usaha besar (omzet >Rp15 miliar, karyawan ≥50) dan tujuh asosiasi sektor kunci (pertambangan, perkebunan, perdagangan, manufaktur, konstruksi, BUMN, ritel/keuangan) sejak Maret 2026. Survei kualitatif dengan wawancara mendalam mengungkap kekhawatiran dunia usaha terhadap kepastian hukum dan konsistensi regulasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto.

Temuan utama survei menunjukkan persepsi bahwa penegakan hukum terhadap korporasi bergesar dari pendekatan rules-based ke power-based, di mana kekuasaan lebih berperan daripada aturan formal. Hidayat Jati menyampaikan hal ini sebagai pergeseran paradigma yang mengkhawatirkan, didukung oleh munculnya persepsi kriminalisasi terhadap kebijakan dan administrasi pemerintahan.

Forum diskusi ini diselenggarakan dalam acara dialog nasional bertema 'Kepastian Hukum dan Masa Depan Iklim Investasi' di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (10/9).