Fraksi PKS DPR RI: RUU Reforma Agraria Bukan Sekadar Bagi-Bagi Lahan

Fraksi PKS DPR RI menegaskan bahwa RUU Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen keadilan struktural, bukan sekadar program redistribusi lahan. Jazuli Juwaini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini diukur dari penurunan rasio ketimpangan kepemilikan, penyelesaian konflik agraria yang adil, serta peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti buruh tani, nelayan, dan masyarakat adat.

PKS menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kewajiban penyerahan lahan minimal 20 persen oleh pemegang HGU dan Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, didesak adanya sistem satu data agraria terpadu untuk mencegah konflik baru dan menjamin kepastian hukum. Terkait sanksi penelantaran tanah, pemerintah diminta memberikan bantuan modal atau pendampingan sebelum menjatuhkan sanksi guna membedakan unsur kesengajaan dengan ketidakmampuan ekonomi.