Ganti Kapolri hingga Lantik Wantimpres, Mahfud Sebut Itu Penanda Prabowo Ingin...

Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian mendadak Kapolri, mengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang lalu dipindahkan ke KSP dengan Jenderal Suyudi Ario Seto. Mantan Menko Mahfud MD menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan. Pengumuman pergantian dilakukan di menit-menit terakhir, yang menurut Mahfud merupakan langkah politik cerdik untuk mempersempit ruang intervensi dari kekuatan di luar lingkaran kepresidenan. Pemindahan pejabat kunci ke posisi KSP juga dinilai sebagai strategi penguncian politik agar potensi gangguan dari luar terhadap stabilitas pemerintahan dapat diredam.

Mahfud berharap kehadiran Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru dapat membawa perubahan di tubuh kepolisian, terutama dalam aspek reformasi kultural. Suyudi diharapkan mampu menghapus stigma 'partai cokelat' (parcok) sekaligus mengembalikan profesionalisme Polri. Rangkaian langkah Prabowo berlanjut dengan pelantikan 26 Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mahfud menyoroti ketentuan Pasal 9 UU Wantimpres yang menyebut lembaga idealnya dibentuk paling lambat tiga bulan setelah Presiden dilantik, namun melihat strategi politik dalam komposisi tokoh yang dipilih.

Presiden Prabowo dinilai merangkul berbagai elemen, mulai dari akademisi, tokoh senior hingga pengkritik seperti Rocky Gerung. Langkah ini dibaca Mahfud sebagai strategi containment atau pengondisian. Merujuk Pasal 6 Ayat (1) UU Wantimpres, setiap anggota dilarang menyampaikan pernyataan atau penilaian politik secara terbuka kepada publik. Nasihat kepada Presiden harus disampaikan secara tertutup. Secara strategi politik, ini cara cerdas untuk mengendalikan konstelasi. Suara kritis dikumpulkan di dalam agar dinamika di luar tetap tenang.