Judi Online Bikin Daya Beli Terancam, Pemerintah Siapkan Jurus di RAPBN 2027

Pemerintah menempatkan pemberantasan judi online, penipuan digital (online scamming), dan penguatan keamanan siber sebagai prioritas dalam RAPBN 2027, terutama pada bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Keputusan ini sejalan dengan meningkatnya ancaman di ruang digital yang berpotensi mengganggu infrastruktur kritis nasional, keamanan data, dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Menurut Nota Keuangan, transformasi ekonomi yang cepat tanpa literasi dan pengawasan yang memadai justru memicu maraknya kejahatan digital. Pemerintah menilai kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian langsung pada korban, tetapi juga dapat mengganggu daya beli masyarakat dan memicu tindak kejahatan lainnya. Dalam buku Kedua RAPBN 2027, pencegahan dan penindakan siber, sandi, dan sinyal, serta pemberantasan judi dan penipuan online dimasukkan sebagai program prioritas, sebagai salah satu dari delapan arah kebijakan keamanan nasional.