Jurus Pemerintah Supaya Bansos Tepat Sasaran

Pemerintah memulai registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) secara digital untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Sistem ini mengintegrasikan data Dukcapil, BPN, Kemendagri, hingga Kepolisian untuk membangun profil penerima yang akurat. Sejauh ini, 5,7 juta warga sudah terdaftar di platform Perlinsos digital (Perlinsos.kemensos.go.id), dengan target mencapai 48 juta keluarga. Proses ini didukung oleh sekitar 298 ribu agen dari berbagai latar belakang seperti TNI/Polri, RT/RW, hingga penyuluh pertanian untuk menjangkau masyarakat yang tidak menggunakan smartphone.

Kementerian Sosial dan Komite Transformasi Digital menargetkan penuh digitalisasi bansos untuk program PKH dan BPNT mulai kuartal I 2027. Dengan asumsi 500 ribu agen yang masing-masing mendata dua orang per hari, pemerintah optimis dapat mengumpulkan data hingga 30 juta orang dalam sebulan. Sistem berbasis AI akan menentukan kelayakan penerima bansos, sekaligus mencegah praktik pungli karena keputusan akhir tidak dikontrol oleh agen.

Pemerintah juga berencana mengubah skema bansos dari bentuk barang menjadi uang tunai langsung ke penerima. Saat ini, digitalisasi sudah menyentuh 43 kabupaten/kota dan akan diperluas hingga 258 kabupaten/kota. Integrasi data antarlembaga serta partisipasi massa agen lapangan diharapkan meminimalkan kesalahan eksklusi dan memastikan hanya warga yang berhak yang mendapatkan bantuan.