KPK Ajukan Tambahan Rp774 Miliar, Prioritaskan Digital Forensik hingga Pengawasan Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp774,31 miliar untuk tahun 2027. Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, kebutuhan terbesar terletak pada fungsi Informasi dan Data, khususnya untuk penguatan teknologi dan digital forensik dalam penanganan perkara. Anggaran ini diperlukan agar perangkat teknologi yang digunakan KPK tetap mendukung pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi secara optimal.

Selain itu, anggaran tambahan juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sistem antikorupsi terpadu berbasis digital agar tetap andal dan terhubung secara aman. KPK juga menekankan pentingnya penguatan fungsi Koordinasi dan Supervisi untuk mengawal integritas pemerintahan hingga tingkat daerah, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota.

Pengajuan ini muncul sebagai respons terhadap penurunan pagu anggaran KPK pada 2027, yang ditetapkan sebesar Rp1,447 triliun, atau turun Rp134 miliar (8,4 persen) dibandingkan 2026. Penurunan ini memengaruhi beberapa fungsi teknis, termasuk penurunan 76,8 persen pada Koordinasi dan Supervisi, 33,1 persen pada Pencegahan dan Monitoring, dan 57,6 persen pada Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.