Legislator DPR: Kondisi Geografis Pulau Palue NTT Jangan Jadi Alasan Keterlambatan Penyaluran Bantuan

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mendesak pemerintah segera membuka akses ke tujuh desa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT, yang terputus akibat gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Longsor menutup ruas jalan, ratusan rumah rusak, serta jaringan listrik dan telekomunikasi terganggu. Edi menegaskan kondisi geografis kepulauan tidak boleh menjadi alasan keterlambatan penyaluran bantuan makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenaga medis.

Ia meminta pemerintah memprioritaskan penyelamatan korban sambil membuka jalur darurat dengan mengerahkan alat berat, serta memaksimalkan jalur laut dan udara untuk wilayah yang belum terjangkau darat. Bantuan harus sampai ke seluruh desa terdampak, terutama kelompok rentan — anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga butuh perawatan medis — serta didistribusikan merata, tidak hanya terkumpul di posko utama.

Edi juga menekan perlunya percepatan pemulihan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan petugas lapangan. Tanpa pendataan dan koordinasi yang berjalan, penyaluran bantuan akan tetap terlambat meski ketersediaannya cukup.