Mahfud MD: Jika NU Ajak Tak Bayar Pajak, Pemerintah Ketar-Ketir

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kekuatan politik yang signifikan meski tidak terlibat dalam politik praktis melalui partai politik. Menurutnya, politik NU tidak terbatas pada perebutan kekuasaan, melainkan dapat berupa politik kebangsaan dan aspiratif untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Mahfud menyebut kekuatan ini sebagai 'high politics' yang memungkinkan NU menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah secara independen.

Salah satu contoh nyata politik NU menurut Mahfud adalah ancaman boikot atau fatwa tidak membayar pajak jika pemerintah dianggap tidak serius memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa sikap semacam itu merupakan bentuk politik moral dan aspiratif yang dapat mendorong perubahan kebijakan publik. NU, kata Mahfud, tidak perlu menjadi partai politik atau mendukung kelompok tertentu untuk memiliki pengaruh terhadap pemerintah.

Mahfud juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara NU dan seluruh partai politik. Dengan tetap independen, NU dapat tetap memainkan peran sebagai kekuatan moral dan sosial yang mengawal pemerintahan, sejalan dengan semangat Khittah NU yang memisahkan organisasi dari politik partisan.