'Masa 1.000 Tambang Ilegal TNI-Polri Tak Tahu?' Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima Usut

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut dugaan adanya 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Perintah ini disampaikan saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPRD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Prabowo menyatakan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut pada akhir tahun lalu, sehingga ia mempertanyakan kemampuan pengawasan aparat TNI dan Polri. "Masa 1.000 tambang ilegal, pejabat TNI dan Polri tidak tahu?" tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa memandang hubungan pribadi atau kedekatan dengan pelaku. Ia meminta pengusutan tidak hanya fokus pada penutupan tambang, tetapi juga mengungkapkan skema dan pelaku di balik operasional tambang ilegal tersebut. "Saya minta Panglima TNI dan Kapolri benar-benar usut," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan negara membawa tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, sehingga aparat harus bertindak profesional tanpa membiarkan kepentingan pribadi memengaruhi tugas.

Selain isu tambang timah ilegal, Prabowo juga memerintahkan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penyelundupan. Ia secara khusus mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menjalankan tugas masing-masing dengan optimal. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu dalam menindak berbagai bentuk penyelewengan yang merugikan negara, mengingat masyarakat semakin kritis dan menuntut keadilan.