Anggota Komisi III Dukung Prabowo Minta Usut Tambang Ilegal: Tindak Bekingnya

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, mendukung penuh perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Dalam keterangannya, Abdullah meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak aktivitas pertambangan ilegal, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung atau beking di balik praktik tersebut. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu.

Abdullah juga memperluas ruang lingkup pencarian, menyatakan bahwa bukan hanya tambang timah yang harus dibersihkan, tetapi seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan. Ia meminta TNI dan Polri memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta menelusuri aliran dana dan jaringan di balik tambang ilegal.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta pengusutan terhadap sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, menyatakan bahwa pemerintah telah menutup 1.000 tambang tersebut pada akhir tahun lalu. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026, Prabowo menilai aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa diketahui aparat maupun pejabat terkait. Ia menegaskan bahwa aparat yang diberi kewenangan dan jabatan harus mampu menertibkan aktivitas ilegal yang merugikan negara.