Mengupas Tuah Kemenko Baru Prabowo, Bawa Berkah atau Justru Bencana?

Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil Lahadalia sebagai pimpinannya yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM secara bersamaan. Pembentukan Kemenko ini bertujuan memberi prioritas kuat pada program hilirisasi dan transisi energi agar lebih efektif dieksekusi. Namun, kementerian teknis di bawah koordinasinya belum diidentifikasi, sehingga desain kelembagaannya dinilai belum matang. Beberapa analis kritis, seperti Mohammad Faisal dari CORE Indonesia, menyoroti risiko konflik kepentingan akibat Bahlil yang merangkap dua jabatan dalam satu komando vertikal. Nailul Huda dari CELIOS meragukan arah transisi energi bersih karena latar belakang Bahlil yang erat dengan sektor pertambangan, sekaligus menilai tugas Kemenko baru ini tumpang tindih dengan Kemenko Perekonomian. Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia juga menyoroti kontradiksi antara agenda hilirisasi dan transisi energi, dengan contoh proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol yang membutuhkan 7,7 juta ton batu bara per tahun dan investasi US$2,5 miliar. Proyek serupa seperti pembangunan smelter nikel juga diperkirakan memperpanjang permintaan batu bara, bertentangan dengan janji net zero emission sebelum 2050. PWYP khawatir Kemenko hanya menjadi saluran untuk meloloskan insentif seperti royalti 0 persen bagi proyek fosil, sementara beban negatif seperti PHK massal dan deforestasi akan ditanggung oleh masyarakat dan pekerja.