IKD Perkuat Verifikasi Data dalam Digitalisasi Perlindungan Sosial di Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, menggaet seluruh kabupaten dan kota dalam digitalisasi perlindungan sosial melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD menjadi fondasi identitas digital yang memungkinkan verifikasi data penerima bantuan secara akurat, didukung rekam biometrik wajah, iris mata, dan sidik jari. Data kependudukan dapat dipertukarkan terkontrol melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dengan data lintas sektor seperti Kendaraan Korlantas, Pertanahan ATR/BPN, dan Kepegawaian BKN.

Direktur Jenderur Dukcapil, Teguh Setyabudi menekankan digitalisasi perlindungan sosial memerlukan kolaborasi lintas instansi mulai dari Dinas Sosial, Kominfo, Bappeda, hingga perangkat RT dan RW. Jawa Timur dideklarasikan tidak ada lagi fase percontohan; seluruh wilayah harus ikut program. Untuk mengatasi keterbatasan akses digital, pemerintah menyiagakan Agen Perlinsos Digital yang membantu registrasi, pengisian data, dan verifikasi identitas warga.

Agen tidak menentukan kelayakan penerima bantuan, melainkan pendamping proses sesuai data dan kriteria yang ditetapkan. Gerakan Peduli Tetangga juga digerakkan agar masyarakat dapat mengidentifikasi warga yang membutuhkan perlindungan sosial. Pendekatannya memastikan identitas warga valid, data terverifikasi, dan akses pelayanan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.