Pemerintah Perluas Integrasi Simbara, Awasi Lingkungan hingga Ketenagakerjaan di Smelter
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pemerintah akan memperluas pengawasan industri mineral dan batu bara melalui pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Sistem digital ini tidak hanya mengawasi produksi dan perdagangan komoditas, tetapi juga mengintegrasikan aspek lingkungan hingga ketenagakerjaan. Pengembangan Simbara menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola hilirisasi sumber daya alam, termasuk nikel, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2024. Dengan integrasi data, pemerintah berharap meningkatkan transparansi dan ketertelusuran aktivitas pertambangan serta hilirisasi mineral, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat pengawasan kepatuhan pelaku usaha. Komoditas seperti batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, dan emas sudah terintegrasi dalam Simbara, memungkinkan pengawasan digital dari hulu hingga hilir, termasuk ekspor. Selain itu, pemerintah berencana memperluas integrasi Simbara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan dan perizinan penggunaan kawasan hutan.
Bagikan
Berita terkait
Hilirisasi Nikel Picu Defisit Ekologi, Article 33 Indonesia Dorong Skema BSM
JawaPos · 27 Agustus 2026 pukul 19.00
DPR Sahkan Sarjito Jadi Kepala Pengawas Bursa Mineral OJK
Detik.com · 27 Agustus 2026 pukul 12.22
Direktorat IDKD Perkuat Pemanfaatan Data Kependudukan demi Mendukung Pelayanan Daerah
JPNN.com · 26 Agustus 2026 pukul 14.58
DSI Pantau 100 Kapal Ekspor/ Hari, Terhubung Sistem ESDM hingga Bea Cukai
Detik.com · 24 Agustus 2026 pukul 21.09