Pemerintah Rombak Data Penerima Bansos, Status Desil Warga Ikut Berubah

Pemerintah Rombak data penerima bansos dengan menggabungkan data lintas Kementerian seperti ATR/BPN, Polri, dan BPS. Proses ini berpotensi mengubah status desil kemiskinan masyarakat karena data baru memberi gambaran kesejahteraan yang lebih akurat. Mendagri Tito Karnavian menyatakan perombakan data mendukung penyesuaian status desil yang dinamis. Saat ini 60% penerima bansos tidak tepat sasaran, sementara 40% yang berhak belum terdaftar. Dengan integrasi data, pemerintah dapat mengidentifikasi kesejahteraan warga secara lebih jelas, seperti mencocokkan kepemilikan mobil atau tanah. Masyarakat juga dapat mengajukan usul atau sanggah jika kondisi ekonomi berubah mendadak, seperti akibat bencana alam.