Perkuat Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kebut Kebijakan Prioritas Presiden

Pemerintah memperkuat perekonomian nasional melalui percepatan kebijakan prioritas Presiden, termasuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam, transformasi BUMN, dan penguatan investasi. Dalam kondisi ketidakpastian global yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,45 persen pada Semester I-2026, dengan inflasi stabil 2,88 persen dan investasi mencapai Rp1.010,6 triliun (7,2 persen pertumbuhan tahunan). Pemerintah juga mempercepat hilirisasi sumber daya alam melalui 26 proyek yang telah diluncurkan, seperti pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, hingga waste to energy. Pengelolaan sumber daya alam dioptimalkan melalui Bank Emas yang mengelola 153 ton emas senilai Rp360 triliun, dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dikelola PT Danantara Sumber Daya Indonesia mencapai USD 14 miliar dalam waktu singkat.

Transformasi BUMN dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi perekonomian. Pemerintah menutup 290 entitas dari 1.074 perusahaan BUMN, dengan target akhir hanya 300 perusahaan. Hasilnya terlihat dari lonjakan laba BUMN dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025, atau pertumbuhan 75,3 persen. Untuk 2027, pemerintah menyiapkan 10 agenda transformasi besar, termasuk renovasi 10.000 puskesmas, revitalisasi 441 RSUD, pembentukan Bursa Komoditas Indonesia, pengembangan 100 GW energi surya, hingga elektrifikasi mobilitas. Seluruh agenda ini bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara berkelanjutan dan inklusif.