Polemik TKD Dipangkas, Kepala Daerah Banyak yang Menjerit, OSO: Tanpa Daerah, Tidak Akan Ada NKRI

Ketua DPD Oesman Sapta (OSO) dan berbagai kepala daerah mengkritik Pemerintah Pusat atas pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Kebijakan ini dinilai mengganggu pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan layanan dasar di daerah. Sebagai contoh, Kota Bandung mengalami penurunan TKD hampir Rp700 miliar tahun ini. OSO menegaskan bahwa anggaran daerah wajib diberikan sesuai UU APBN dan konstitusi karena pemerintah daerah adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Selain masalah TKD, OSO mendesak kepastian pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang proporsional serta ketersediaan anggaran bencana yang responsif di seluruh kementerian. Sementara itu, ekonom Fuad Bawazier menyarankan penerapan kebijakan asimetris, mengingat hanya sedikit daerah di Indonesia yang mampu mandiri secara fiskal, sehingga daerah dengan kapasitas rendah tetap membutuhkan dukungan penuh dari pusat.