Prabowo: BUMN Bukan Milik Direksi dan Sumber Dana Penguasa

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi, komisaris, atau menjadi sumber dana bagi penguasa. Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Prabowo menyoroti adanya 1.074 BUMN di Indonesia, termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan. Untuk mengelola BUMN secara efisien, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund.

Pemerintah berhasil menghemat Rp 50 triliun dari perampingan BUMN, dengan target penghematan mencapai Rp 70 triliun hingga akhir tahun. Penghematan ini mencakup biaya overhead seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung dan mobil, serta perjalanan dinas. Dana yang dihemat diharapkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas rakyat seperti puskesmas, sekolah, dan renovasi rumah.

Hingga kini, pemerintah telah menutup 290 BUMN dari total 1.074. Prabowo menargetkan hanya 300 BUMN yang akan tersisa pada akhir tahun, dengan penutupan tambahan 750 BUMN. Pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang mampu memberikan nilai tambah dan produktif.