Proyek Data Center Jatiluhur Disetop, Ekonom: Bisa Ganggu Target Investasi Rp360 Triliun

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara pembangunan pusat data di Jatiluhur yang dikembangkan oleh BDX Data Centers karena belum memenuhi persyaratan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Proyek yang dibangun pada 22 September 2026 di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan kapasitas listrik hingga 640 MW ini dihentikan sebagai bagian dari penegakan aturan dan perlindungan kepentingan masyarakat, terutama terkait penggunaan sumber daya air. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilanjutkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi dan kajian dampak lingkungan serta kebutuhan masyarakat terhadap akses air dibuka secara transparan.

Penghentian proyek ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian investasi di sektor pusat data, terutama ketika pemerintah menargetkan investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) hingga Rp360 triliun. Menurut Didik J. Rachbini dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), penghentian proyek setelah pembangunan dimulai dapat menjadi 'pukulan telak' bagi investor karena mencerminkan ketidakpastian regulasi dan proses perizinan. Indonesia telah menjadi tujuan investasi pusat data dengan 182 pusat data yang beroperasi, termasuk 94 di Jakarta dan 16 di Batam, namun ekspansi ke depan berisiko terhambat jika kebijakan pusat dan daerah tidak selaras.

Didik menekankan pentingnya konsistensi kebijaman antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga minat investor. Wilayah seperti Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali menjadi sasaran investasi pusat data, namun kasus Jatiluhur menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan kebijakan dapat merusak iklim investasi dan mengganggu target investasi nasional.