Reshuffle Kabinet Prabowo: Loyalitas Politik atau Kinerja yang Jadi Ukuran?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Wattihelu, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, terutama menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Namun, katanya, evaluasi kabinet tidak boleh hanya fokus pada loyalitas politik menteri, tetapi juga pada kinerjanya. Aktivitas politik seorang menteri tidak otomatis menjadi alasan pencopotan, karena banyak menteri berasal dari partai politik yang memiliki kepentingan elektoral. Yang perlu dipertimbangkan adalah apakah aktivitas politik tersebut mengganggu tugas utama sebagai pembantu Presiden.

Dahlan menekankan pentingnya membedakan tiga kategori menteri: pertama, yang aktif berpolitik namun tetap mencapai target kerja; kedua, yang bekerja namun lambat dalam pencapaian; dan ketiga, yang lebih sibuk membangun citra politik sementara program kementeriannya tidak berjalan optimal. Presiden, katanya, perlu menilai secara objektif berdasarkan pencapaian target, kecepatan pelaksanaan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Menurutnya, reshuffle akan kehilangan maknanya jika hanya dijadikan alat untuk menghukum menteri yang dianggap kurang loyal secara politik. Loyalitas seharusnya diukur dari kemampuan menjalankan mandat pemerintahan dan menghasilkan kebijakan yang berdampak. Dahlan mendorong penggunaan indikator konkret seperti pencapaian program, serapan anggaran, kualitas kebijakan, dan koordinasi antarkementerian dalam evaluasi.