Sengketa Ijazah Gibran di MK, Sikap Prabowo Disebut Bisa Jadi 'Exit Strategy'

Sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026) memicu analisis politik terkait sikap diam Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah analis menilai sikap tersebut merupakan kalkulasi politik atau 'exit strategy' bagi Prabowo untuk menjaga jarak dari beban politik Gibran dan mempertegas garis demarkasi politiknya.

Para pengamat, termasuk Mas Edu, Edy Mulyadi, dan Prof. Jafar Masa, berpendapat bahwa situasi ini memberi ruang bagi Prabowo untuk menentukan posisi tanpa intervensi langsung. Sementara itu, KPU menegaskan bahwa dokumen persyaratan Gibran pada 2023 telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan. Saat ini, proses hukum sepenuhnya berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.