Sistem Keuangan Global Butuh Pengawasan Perbankan Tangguh dan Adaptif

Sistem keuangan global yang semakin terhubung dan ditransformasi oleh digitalisasi membutuhkan pengawasan perbankan yang tangguh, adaptif, dan berbasis kolaborasi lintas negara. Hal ini disampaikan dalam rangkaian pertemuan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan 24th International Conference of Banking Supervisors (ICBS) yang diselenggarakan pada 28 September hingga 1 Oktober 2026 di Bali, Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan bahwa inovasi dan ketahanan perlu dijaga seimbang melalui tata kelola yang baik, pengawasan efektif, dan kerangka prudensial yang kuat. Pengawas perlu memahami risiko bukan hanya dari kondisi keuangan bank, tetapi juga dari ekosistem keuangan, perubahan model bisnis, dan kemajuan teknologi agar dapat mendeteksi kerentanan sejak dini. Dalam diskusi panel, Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro menekankan pentingnya strategic foresight untuk mengantisipasi risiko yang belum terlihat, sekaligus mengembangkan indikator pengawasan yang relevan dengan dinamika pasar. Digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru seperti risiko siber, kecurangan, ketergantungan pada pihak ketiga, hingga risiko terkait AI dan aset kripto. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kerja sama antar otoritas menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketua BCBS dan Gubernur Sveriges Riksbank, Erik Thedéen, menegaskan bahwa pengaturan yang kuat harus didukung oleh pengawasan yang mampu mengenali risiko secara dini, memberikan umpan balik yang jelas, dan memastikan tindak lanjut yang tepat waktu. Modernisasi pengawasan juga perlu didukung oleh SDM yang kompeten, teknologi informasi yang memadai, dan analisis berbasis bukti. Indonesia, melalui keanggotaannya dalam BCBS dan partisipasi Bank Indonesia (BI) sekaligus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkomitmen memperkuat sinergi domestik dan kerja sama internasional demi pengawasan yang antisipatif dan adaptif.