Vale Incar Nikel Tanamalia, PUSHEP Mempertanyakan Dasar Hukumnya

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berencana mengembangkan tambang nikel di Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang sebagian wilayahnya berada di kawasan hutan lindung. Proyek ini menghadapi kritik dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), yang mempertanyakan dasar hukum penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan. Direktur Eksekutif PUSHEP, Bisman Bakhtiar, menyatakan bahwa kawasan hutan lindung secara prinsip tidak boleh digunakan untuk pertambangan, kecuali mungkin untuk tambang bawah tanah dengan syarat ketat agar tidak merusak permukaan tanah. Namun, karena nikel laterit biasanya berada dekat permukaan, metode tambang terbuka menjadi tidak mungkin diterapkan di kawasan ini.

Proyek Tanamalia mencakup area seluas 13.556,8 hektare yang meliputi hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Saat ini, proyek ini masih berada pada tahap Front-End Loading (FEL) 2, dengan target konstruksi pada 2027-2028 dan operasional pada 2029 atau 2030. Vale menyatakan memiliki dasar hukum berupa Peraturan Presiden yang memberikan kewenangan kepada 12 perusahaan, termasuk Vale, untuk melakukan pertambangan di kawasan hutan lindung. Namun, Bisman mempertanyakan keabsahan klaim ini, karena pengecualian seharusya didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

Vale mengembangkan Tanamalia sebagai proyek nikel terintegrasi menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) untuk mendukung industri kendaraan listrik. Hasil eksplorasi hingga FEL 2 menunjukkan prospek yang positif, meskipun detail cadangan tidak diungkapkan secara spesifik. Di tengah dorongan hilirisasi mineral, proyek ini menimbulkan pertanyaan apakah ambisi pengembangan nikel dapat dilaksanakan tanpa melanggar hukum kawasan hutan.