Wamendagri Bima Arya Tekankan Respons Cepat dan Narasi Terpadu Hadapi Disinformasi di Era Digital

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons cepat dan narasi terpadu pemerintah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di era digital. Menurutnya, kecepatan merespons penting agar ruang informasi tidak dibiarkan kosong dan diisi oleh narasi yang tidak tepat. Bima menjelaskan bahwa pola komunikasi pemerintah telah berubah drastis seiring perkembangan teknologi dan media digital. Dulu, pemerintah mendominasi panggung media dengan mendesain rilis dan memaksimalkan kanal ke masyarakat. Namun kini, masyarakat lebih dulu melihat, merekam, mengunggah, hingga membuat sesuatu viral, baru kemudian pemerintah merespons. Pola ini tidak bisa dianggap remeh karena dapat memicu spekulasi dan narasi yang berseberangan.

Bima mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah membentuk unit khusus untuk menangkal hoaks dan DFK, seperti unit cyber hoax. Ia mencatat, beberapa kota sudah memiliki unit tersebut yang dapat merespons dalam hitungan jam, bukan hari, sehingga narasi negatif dapat dengan cepat dibantalkan. Selain itu, Bima menekankan bahwa narasi pemerintah harus terintegrasi sejak awal, bukan hanya pada akhir kebijakan. Humas pemerintah perlu terlibat sejak fase perencanaan melalui proses ko-kreasi dengan perangkat daerah lainnya. Fokusnya adalah pada narasi tunggal yang direncanakan dan disepakati di awal.

Untuk mendukung strategi ini, Bima juga mendorong optimalisasi media monitoring tidak hanya untuk mengukur penerimaan publik terhadap kebijakan, tetapi juga untuk membaca sentimen publik secara menyeluruh. Ia meminta agar humas pemerintah tidak hanya bersikap defensif atau reaktif, tetapi juga proaktif menyampaikan capaian dan praktik baik yang ada di daerah. Forum koordinasi ini diselenggarakan secara hibrida di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala badan terkait.