Wamendagri Ingatkan Humas Pemerintah, Jangan Lambat Hadapi Disinformasi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta humas pemerintah meningkatkan kecepatan respons terhadap disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di ruang digital. Ia menjelaskan bahwa pola penyebaran informasi kini tidak lagi dikendalikan pemerintah, melainkan masyarakat yang merekam, mengunggah, dan membuat sesuatu viral sebelum pemerintah memberikan penjelasan. Karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme respons yang mampu bekerja dalam hitungan jam, bukan menunggu hingga beberapa hari kemudian.

Bima menekankan pentingnya narasi yang terpadu dan terpusat sejak tahap awal kebijakan, agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyampaikan pesan yang konsisten. Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membentuk unit khusus untuk memantau dan menangkal hoaks, sehingga dapat merespons dengan cepat.

Selain itu, Bima menyarankan agar humas tidak hanya fokus pada pembantahan terhadap informasi keliru, tetapi juga lebih aktif membagikan capaian dan praktik baik yang ada di daerah. Forum Koordinasi ini diselenggarakan secara hibrida di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala badan terkait.