BPK Dorong Tata Kelola Keuangan dan Transformasi Digital Kementerian Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan rekomendasi penguatan tata kelola keuangan serta transformasi digital di Kementerian Hukum. Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya reformasi birokrasi, inovasi layanan publik, dan pemanfaatan AI serta prinsip ESG untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Rekomendasi mencakup penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi aset negara, peningkatan penerimaan negara, serta penyempurnaan pengadaan barang/jasa.

Media sekaligus merinci tantangan yang dihadapi. Detik.com dan JawaPos menyebut fragmentasi data, keterbatasan talenta AI, kapasitas SDM, serta keamanan siber sebagai hambatan utama. JPNN.com menyoroti capaian seperti reformasi birokrasi, keterbukaan informasi, dan kerja sama internasional sebagai fondasi akuntabilitas. Sementara itu, JawaPos menilai tata kelola kelembagaan sudah baik, namun keuangan masih perlu ditingkatkan.

BPK meminta tindaklanjuti cepat rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan pendapat muncul dalam penekanan: Detik.com fokus pada efisiensi keuangan, JPNN.com menekankan capaian transformasi, sedangkan JawaPos menyoroti ruang perbaikan di sisi keuangan.