Transformasi Kementerian Hukum Sudah Baik, BPK Dorong Tata Kelola Naik Kelas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai transformasi tata kelola kelembagaan Kementerian Hukum sudah baik, namun tata kelola keuangan masih perlu ditingkatkan. Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pemeriksaan bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Transformasi yang diharapkan mencakup penguatan reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kerja sama internasional. Era digital menuntut adaptasi menuju Government 5.0 dengan prinsip ESG, termasuk pemanfaatan AI untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor. Namun hadapi tantangan: kematangan digital belum merata, fragmentasi data, keterbatasan talenta AI, integritas tata kelola, kapasitas SDM, keamanan siber, dan kolaborasi.

BPK merekomendasikan perbaikan pada pemeriksaan 2025: penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan aset negara, peningkatan pengelolaan penerimaan negara, penyempurnaan pengadaan barang/jasa, serta peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan.