LKPP Luncurkan Pelatihan AKPK untuk Cegah Korupsi di Sektor Pengadaan Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Program Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk memutus praktik korupsi di sektor pengadaan. Program ini ditujukan bagi profesional pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), penyedia barang dan jasa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga kelompok masyarakat melalui jalur ecosystem track. Metode pelatihan meliputi tatap muka, blended learning, dan Massive Open Online Course (MOOC). Setelah mengikuti pelatihan, peserta diwajibkan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di masing-masing instansi. LKPP akan melakukan evaluasi dampak program terhadap lingkungan kerja dan organisasi. Program mendapat dukungan dari KPK dan LAN, dengan KPK bertugas memantau dan LAN mendukung penguatan kompetensi serta integritas aparatur pengadaan.

Berdasarkan data KPK periode 2004 hingga triwulan II 2025, terdapat 426 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, menempati peringkat kedua setelah kasus gratifikasi/penyuapan yang mencapai 1.068 kasus. Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyatakan bahwa sektor pengadaan perlu mendapat perhatian serius dalam pemberantasan korupsi, sehingga LKPP ingin mentransformasi bukan hanya sistem tetapi juga manusia-manusia yang terlibat dalam proses pengadaan.

Program AKPK dirancang untuk meningkatkan kompetensi, membangun integritas, dan mengubah perilaku pejabat pengadaan, KPA, UKPBJ, penyedia, APIP, hingga masyarakat. Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan transformasi dari pelatihan ke implementasi langsung dalam proses pengadaan.