Pemerintah Tandatangani DIM RUU Satu Data Indonesia untuk Data Terpadu

Pemerintah menandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Menara Bappenas, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026). Kegiatan ini bertujuan mewujudkan data terpadu agar setiap warga negara terdata, terlayani, dan terlindungi secara proporsional dalam kebijakan publik. Dalam penandatanganan ini hadir sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Menteri Komunikasi dan Digital, dan Kepala BSSN.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan penggunaan istilah "data terpadu" bukan "data terpusat" untuk menghindari kesan sentralisasi dan penguasaan atas data. Ia menjelaskan bahwa integrasi data tidak mengambil alih kewenangan pihak yang mengelola data, sehingga peran walidata tetap penting. Tito juga menyoroti pentingnya pelindungan data pribadi dan keamanan data, dengan mengacu pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa peran walidata diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang paling berwenang dan berkepentingan terhadap data tersebut. Sebagai contoh, data kependudukan tetap menjadi kewenangan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Rachmat juga menegaskan bahwa tujuan SDI adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan menghasilkan data dasar nasional sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan nasional.