Rencana Penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti LRT Fase 1C, RSUD, sekolah, pengendalian banjir, dan rumah susun. Terdapat perbedaan data mengenai nilai obligasi yang akan diterbitkan, yakni Rp3,5 triliun menurut CNBC Indonesia, Rp5,2 triliun menurut Warta Ekonomi, serta rentang Rp5,2 triliun hingga Rp5,6 triliun menurut kumparan. Rencana ini tetap dijalankan meski pemerintah pusat sebelumnya menyarankan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan langkah tersebut sebagai bentuk otonomi daerah, namun mempertanyakan urgensinya karena menilai keuangan DKI sudah mencukupi. Purbaya mengingatkan agar Pemprov DKI berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal guna menghindari beban utang berlebihan dan menyatakan akan mempelajari lebih lanjut regulasi izin penerbitan obligasi daerah. Terkait pembiayaan alternatif, Purbaya menegaskan bahwa penahanan Dana Bagi Hasil (DBH) sudah sesuai aturan, menanggapi permintaan Pramono agar DBH dicairkan jika izin obligasi tidak diberikan.