17 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Ditangkap KPK, DPR Punya Usul soal Remunerasi

Komisi II DPR RI merumuskan solusi menyusul tertangkapnya 17 kepala daerah hasil Pilkada 2024 dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kasus yang menjerat mereka meliputi rasuah, suap, hingga pemerasan. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menjadi salah satu yang ditahan dengan barang bukti senilai Rp9,06 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengumumkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum akan digelar pada 30 Juli bersama Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah, dan asosiasi terkait. Agenda pembahasan mencakup remunerasi kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Khozin menyebut korupsi di daerah sudah berada pada level darurat.

Khozin mengidentifikasi tiga pola korupsi kepala daerah, yaitu rekrutmen jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian izin. Ketiga celah itu perlu ditutup melalui perbaikan mekanisme dan pengawasan. DPR mendesak negara mengambil tindakan konkret agar kasus serupa tidak terus menjerat kepala daerah lainnya.