AI Makin Luas, DPD Minta Negara Jaga Kedaulatan Data

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendesak negara untuk menjaga kedaulatan data di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta pada 14 Agustus, Sultan menekankan bahwa transformasi digital Indonesia harus dipercepat, tetapi tidak hanya melalui perluasan penggunaan teknologi. Transformasi perlu mencakup penguatan infrastruktur internet, peningkatan literasi digital, penerapan pemerintahan pintar (smart government), integrasi AI, dan perlindungan data sebagai aset strategis negara.

Sultan mengingatkan bahwa DPD memiliki 152 anggota dari 38 provinsi yang mewakili hampir 80 juta suara masyarakat daerah, sehingga pembangunan digital harus merata hingga ke kabupaten, kota, kecamatan, desa, pulau kecil, wilayah terluar dan tertinggal, serta kawasan perbatasan. Selain isu kedaulatan data, dalam pidatonya Sultan juga membahas berbagai tantangan pembangunan lainnya, termasuk energi baru dan terbarukan, pengelolaan sampah, penataan ruang, kebakaran hutan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang menjadi bagian pengawasan DPD dalam pembangunan nasional dan daerah.