Aismoli: Belum Ada Koordinasi Pemerintah Soal Insentif Motor Listrik

Asosiasi Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menyatakan belum ada koordinasi resmi dari pemerintah terkait program insentif pembelian motor listrik yang rencananya akan kembali digulirkan. Dalam pernyataan yang diterima Media Indonesia pada Jumat (21/8), Ketua Umum Aismoli Budi Setiadi menjelaskan bahwa besaran, skema, dan kriteria penerima insentif masih belum pasti karena belum dilakukan pertemuan formal dengan kementerian terkait. Aismoli menunggu ajakan resmi dari Kementerian Perindustrian untuk mengkordinasikan rencana kebijakan tersebut. Pemerintah sebelumnya berencana mengalokasikan anggaran Rp3 triliun untuk program insentif ini, dengan skema subsidi yang direncanakan turun dari Rp7 juta per unit pada periode 2023-2024 menjadi Rp3 juta per unit pada siklus baru. Aismoli menilai angka tersebut terlalu rendah dibandingkan dengan rata-rata harga jual motor listrik yang mencapai Rp20 juta, sehingga berpotensi kurang mendorong daya beli konsumen. Budi meminta agar pemerintah tetap mempertimbankan kembali angka subsidi sebesar Rp7 juta agar kebijakan dapat mencapai tujuannya secara optimal. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan insentif kendaraan listrik dalam waktu tiga minggu ke depan, termasuk pembebasan PPnBM 100% dan PPN DTP 40%. Sementara itu, insentif sebesar Rp5 juta masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sedang mematangkan skema insentif untuk mendukung produksi satu juta unit motor listrik lokal dalam negeri. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kebijakan insentif kendaraan listrik perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menghambat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan insentif PPN DTP untuk mobil listrik guna mengurangi konsumsi BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.