Ali Nurdin: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru merupakan produk hukum pidana kemandirian bangsa yang menggantikan hukum kolonial Belanda. Kedua undang-undang ini memperkuat peran advokat dengan memberikan 11 hak istimewa advokat seperti pendampingan sejak awal, komunikasi bebas, akses rekaman pemeriksaan, dan penguatan restorative justice. Regulasi baru juga memperkenalkan alternatif hukuman seperti kerja sosial, pengawasan, serta mediasi untuk tindak pidana ringan, sekaligus memperkuat Hak Asasi Manusia dengan memberikan hak restitusi korban dan perlindungan tersangka.
Bagikan
Berita terkait
DPR Disebut Lambat Respons RUU Perampasan Aset, Ini Jawaban Habiburokhman
kumparan · 7 September 2026 pukul 12.58
Otto Hasibuan: Pemerintah Sambut Positif Upaya Uji Materi KUHP ke MK
JPNN.com · 5 September 2026 pukul 08.10
RUU Perampasan Aset Bakal Sasar Harta Koruptor, DPR Targetkan Rampung 15 Desember
VOI · 1 September 2026 pukul 18.20
Pimpinan DPR: RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat 15 Desember 2026
kumparan · 27 Agustus 2026 pukul 12.32