Anggota DPR Minta Data Desil Dievaluasi: Keluarga Miskin Terancam Gagal Kuliah

Anggota DPR RI dari Komisi X, Bonnie Triyana, meminta pemerintah mengevaluasi kembali sistem pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, banyak warga masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian antara pengelompokan desil yang diterima dan kondisi ekonomi yang sebenarnya dialami. Hal ini berpotensi menyebabkan keluarga miskin yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah justru tidak terjangkau karena data yang tidak akurat.

Bonnie menyoroti kasus nyata pengemudi becak motor bernama Timbul dari Lendah, Kulon Progo, yang tiba-tiba tercatat sebagai desil 9 padahal biasanya berada pada desil 1-2. Akibat pengelompokan ini, anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui jalur mandiri terancam tidak bisa mengajukan keringangan biaya kuliah sebesar Rp 15 juta atau beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Untuk mengatasi masalah ini, Bonnie meminta pemerintah untuk menyediakan mekanisme sanggah data bagi masyarakat agar dapat membetulkan kesalahan pengelompokan desil. Menurutnya, banyak masyarakat yang bergantung pada bantuan pemerintah secara rutin, sehingga akurasi data menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.