Banyak Kasus Keracunan MBG, CIPS Nilai Perbaikan Tata Kelola BGN Belum Sentuh Akar Masalah

Beberapa kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Semarang, dan Papua menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) belum menyentuh akar masalah. Jimmy Daniel Berlianto, analis senior Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), menyatakan bahwa desain tata kelola MBG masih bersifat sentralistis atau top-down, sehingga membatasi pengawasan dan kesulitan menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal. Studi terbaru CIPS (2026) menunjukkan bahwa pendekatan terpusat tidak efektif karena mengurangi partisipasi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam implementasi program.

Akibatnya, masalah keamanan pangan dan kedisiplinan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap muncul secara berulang. SPPG sebag sebagai unit operasional yang bertanggung jawab mengelola, menyiapkan, dan mendistribusikan makanan bergizi, namun kurangnya pengawasan yang efektif membuat insiden keamanan pangan terus terjadi.

CIPS menemukan bahwa program serupa di negara seperti Jepang dan Tiongkok lebih efektif karena membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus memperhatikan kebutuhan lokal yang beragam. Jimmy menekankan bahwa peran aktor lokal dalam desain tata kelola program sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan distribusi MBG di Indonesia.